AnytHing in my Mind

Tata cara pembuatan peraturan daerah

Prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat daerah di lingkungan pemerintah daerah diatur dalam:
  1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (Keputusan Mendagri) No.21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah.
  2. Keputusan Mendagri No.22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produkproduk Hukum Daerah.
  3. Keputusan Mendagri No.23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah.
  4.  Keputusan Mendagri No.24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
Tata cara pembentukan peraturan daerah (Perda) menurut Keputusan Mendagri tersebut adalah sebagai berikut:
  1. Persiapan penyusunan raperda (dalam peraturan tata tertib DPRD) Raperda berasal dari DPRD atau kepala daerah. Kepala daerah menyampaikan surat pengantar kepada DPRD, sedangkan pimpinan DPRD menyampaikan raperda kepada kepala daerah. Penyebarluasan raperda dari DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD. Penyebarluasan raperda dari kepala daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. Bila materi raperda dari DPRD dan presiden sama, maka yang dibahas adalah raperda yang disampaikan oleh DPRD. Raperda dari kepala daerah digunakan sebagai bahan sandingan.
  2. Pembahasan rancangan perda Pembahasan raperda dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.
  3. Penarikan kembali rancangan perda Raperda dapat ditarik kembali sebelum pembahasan oleh DPRD dan kepala daerah. Penarikan kembali raperda berdasarkan persetujuan bersama antara DPRD dan kepada daerah.
  4. Penetapan raperda menjadi perda Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah, dalam waktu paling lambat 7 hari disampaikan pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi perda. Raperda ditandatangani oleh kepala daerah dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak raperda disetujui bersama, maka raperda tersebut sah menjadi perda dan wajib diundangkan.
Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan perundangundangan

Dalam penyusunan perundang-undangan di Indonesia tidak terlepas dari partisipasi masyarakat itu sendiri. Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan masukan-masukan kepada pemerintah atau lembaga pemerintah yang berwenang untuk membuat perundang-undangan tersebut.

Partisipasi atau peranan masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:
  1. Mengoptimalkan lembaga-lembaga penyalur aspirasi masyarakat yang telah ada, yaitu MPR, DPR, DPRD, Orsospol, Badan Permusyawaratan Desa, dan media massa. Lembaga-lembaga itu melakukan pengembangan dalam bidang politik sesuai dengan isi UUD 1945 pasal 28 yaitu “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya yang ditetapkan dengan undang-undang.” Undangundang tersebut adalah Undang-Undang RI No.9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
  2. Mengawasi berlangsungnya proses pengolahan penyusunan peraturan perundang-undangan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai objektivitas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat yang baik.
  3. Sebagai motivator percepatan penyusunan dan pemberlakuan peraturan perundang-undangan.
  4. Sebagai subjek pendukung ketertiban suasana penyusunan peraturan perundang-undangan. Contoh: Dalam sidang DPR atau MPR yang sedang menyusun RUU atau ketetapan Majelis harus selalu didukung oleh suasana yang aman, tertib, dan teratur dalam pelaksanaannya. Hal ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakat yang tanpa membuat gaduh suasana sidang, baik di dalam maupun di luar sidang.
Apabila di dalam pelaksanaan undang-undang yang telah ada dan disahkan oleh pihak berwenang seperti yang dikemukakan di atas terdapat undang-undang yang tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat Indonesia, maka undang-undang tersebut tidak akan mungkin terlaksana dengan baik. Oleh karena dalam pelaksanaan undang-undang tersebut harus terdapat keinginan, harapan dan kenyataan yang diaspirasikan oleh masyarakat itu sendiri.

Pemerintah atau pihak yang berwenang harus dapat menerima aspirasi rakyatnya karena pemerintah tanpa rakyat tidak akan berarti apa-apa. Begitu pula sebaliknya rakyat tanpa ada pemerintah yang berdaulat tidak berarti apa-apa. Pihak yang satu membutuhkan pihak yang lain sebagai subjek maupun objek pelaksana undang-undang itu sendiri. Pemerintah harus memperhatikan, menindaklanjuti aspirasi-aspirasi masyarakatnya dengan bertanggung jawab.
0 Komentar untuk "Tata cara pembuatan peraturan daerah"

Cara Berkomentar untuk yang tidak memiliki blog:

1.Klik selec profile --> pilih Name/URL
2.Isi nama kamu dan Kosongkan URL atau isi dengan alamat fb
3.Klik Lanjutkan
4.Ketik komentar kamu dan publish

Back To Top