Home » » Supra Struktur Politik Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Hasil Amandemen

Supra Struktur Politik Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Hasil Amandemen

Written By Lilik on Senin, 27 Februari 2012 | 00.38


Setelah bahas Infra struktur politik, gak lengkap kalau tidak bahas supra struktur poltiknya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menshare tentang supra struktur politik Indonesia berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen.

Supra struktur politik di Indonesia dibagi menjadi tiga kekuasaan, yang pertama yaitu kekuasaan lagislatif, kekuasaan eksekutif dan yang terakhir kekuasaan yudikatif. Supra-struktur politik merupakan lembaga-lembaga resmi pemerintah negara. Supra-struktur politik di Indonesia dapat dicermati melalui pelaksanaan pemerintahannya. Pelaksanaan pemerintahan di Indonesia secara kelembagaan melibatkan lembaga-lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Kekuasaan Legislatif
  1. MPR sebagai lembaga negara pemegang kedaulatan rakyat.
  2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
  3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Kekuasaan Esekutif
Presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan, menurut;
pasal 4 ayat 1 dan 2:
  1. Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
  2. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh seorang wakil Presiden
Pasal 17 ayat 1, 3 dan 4 UUD 1945
  1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara
  2. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
  3. Pembentukan, pengubhan dan pembubaran kementrian negara diatur dalam Undang-Undang
Kekuasaan yudikatif (Kekuasaan kehakiman)
menurut Pasal 24 UUD 1945:
  1. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menjelang gerakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan
  2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah MK
  3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam UU
Dan kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu antara lain :
  1. Mahkamah Agung (MA);  Mahkamah Agung berwenang pada tingkat kasasi, menguji peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikanoleh UU (Pasal 24A ayat 1)
  2. Mahkamah Konstitusi (MK); Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang dari DPR dan tiga orang dari Presiden (Pasal 24C ayat 3) dan Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi (Pasal 24C ayat 4).
  3. Komisi Yudisial adalah sporting element (unsur pelengkap);  Bila menunjuk pasal 24B ayat 4 UUD 1945, keberadaan KY pada hakekatnya adalah badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Selanjutnya UU No. 22 Tahun 2004 bahwa KY dikonstruksikan sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri hal ini menunjukkan bahwa kedudukan KY sama dengan lembaga-lembaga seperti: MPR, DPR, MA dan MK
  4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ; BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden dan Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota (Pasal 23F) dan BPK berkedudukan di ibukota negara dan memiliki wakil di setiap provinsi (Pasal 23G ayat 1)

1 komentar:

  1. Wah ini singkat padat ane nnyari2 tentang suprastruktur ulasannya panjang2 banget di blog "sebelah"

    BalasHapus

Cara Berkomentar untuk yang tidak memiliki blog:

1.Klik selec profile --> pilih Name/URL
2.Isi nama kamu dan Kosongkan URL atau isi dengan alamat fb
3.Klik Lanjutkan
4.Ketik komentar kamu dan publish