Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Nasional

blogger templates
Kekuasaan legislatif MPR
Kekuasaan legislatif MPR adalah sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 ialah mengubah dan menetapkan Undang- Undang Dasar. Menetapkan UUD bukan berarti dilakukan setiap kali bersidang, melainkan dalam hubungannya dengan UUD 1945. Perubahan ini tidak boleh mengganti asas-asas dalam UUD 1945, bila sampai mengubah asas-asas/prinsipprinsip UUD 1945, bukan lagi mengubah tetapi mengganti UUD 1945.
Perubahan Undang-Undang Dasar ditentukan dalam UUD 1945, antara lain:
  1. Pasal 37 ayat (1) yang berbunyi, “Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.”
  2. Pasal 37 ayat (2) yang berbunyi, “Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang- Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.”
  3. Pasal 37 ayat (3) yang berbunyi, “Untuk mengubah pasal-pasal Undang- Undang Dasar, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.”
  4. Pasal 37 ayat (4) yang berbunyi, “Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR.”
  5. Pasal 37 ayat (5) yang berbunyi, “Khusus tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.”

Fungsi legislatif DPR

Sebagai badan legislatif, menurut UUD 1945 pasal 20 DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Setiap rancangan undangundang dibahas oleh DPR bersama presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Jika tidak mendapat persetujuan bersama, maka rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.

Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tidak disahkan oleh presiden dalam waktu 30 hari sejak RUU itu disetujui, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan (pasal 20 ayat 5). Rancangan undang-undang dapat diajukan oleh presiden (pasal 5 ayat 1) atau DPR. Berkaitan dengan ini DPR mempunyai hak inisiatif yaitu hak mengajukan usul rancangan undang-undang (pasal 21 ayat 1).

Syarat mutlak berlakunya suatu undang-undang ialah diundangkan dalam Lembaran Negara oleh Menteri/Sekretaris Negara. Sedangkan tanggal mulai berlakunya undang-undang adalah menurut tanggal yang
ditentukan dalam undang-undang itu. Jika tanggal berlakunya itu tidak disebutkan dalam undang-undang, maka undang-undang itu mulai berlaku 30 hari setelah undang-undang itu diundangkan dalam lembaran negara (lembaran negara ialah tempat pengundangan peraturanperaturan negara supaya sah berlaku).

Berkenaan dengan berlakunya suatu undang-undang, dikenal beberapa asas peraturan perundangan yaitu:

  1. Undang-undang tidak berlaku surut, mengikat untuk masa mendatang.
  2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula/menyampaikan peraturan yang lebih rendah (lex superior derogat legi inferior).
  3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (lex specialis derogat legi generali).
  4. Undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang yang terdahulu (lex posteriori derogat legi priori).
  5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
  6. Undang-undang memiliki syarat keterbukaan.
Syarat keterbukaan, artinya:
  1.  Diumumkannya sidang di DPR dan eksekutif dalam pembuatan undang-undang.
  2. Memberi hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usulusul tertulis kepada penguasa, dengan cara mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan penting menyangkut suatu peraturan.
  3. Departemen mengundang organisasi tertentu untuk memberikan usul dan rancangan undang-undang.
  4. Diadakan sidang dengar pendapat di DPR.
  5. Adanya pembentukan komisi-komisi penasihat yang terdiri dari para tokoh dan ahli terkemuka.
Suatu undang-undang tidak berlaku lagi jika:
  1. Jangka waktu berlakunya sudah lampau/lewat.
  2. Keadaan/hal untuk mana undang-undang itu diadakan sudah tidak ada lagi.
  3. Undang-undang itu dicabut oleh instansi yang membuatnya atau oleh instansi yang lebih tinggi.
  4. Telah diadakan undang-undang baru yang isinya bertentangan dengan undang-undang lama.

Kerja sama DPR dan Pemerintah dalam perundang-undangan

Kekuasaan presiden dalam bidang legislatif merupakan mitra bagi DPR, artinya presiden bekerja sama dengan DPR dalam tugas legislatif yaitu:
  1. Membuat undang-undang.
  2. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DPR menjalankan kekuasaan legislatif. Namun dalam pembahasan RUU untuk menjadi UU harus mendapat persetujuan bersama antara presiden dan DPR.
Bentuk kerja sama antara presiden dengan DPR dalam proses legislatif, antara lain:
  1. Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR (pasal 5 ayat (1)).
  2. Setiap RUU dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama (pasal 20 ayat (2)).
  3. Peraturan pemerintah harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut (pasal 22 ayat (2)); dan jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut (pasal 22 ayat (3)).
  4. Rancangan undang-undang APBN diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Bila DPRtidak menyetujui RAPBN yang diusulkan oleh presiden, pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu (pasal 23 ayat 2 dan 3).

Tata cara penyelesaian RUU

Tata cara penyelesaian RUU merupakan bagian dari materi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005. Peraturan ini berisi tentang tata cara mempersiapkan RUU, rancangan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Peraturan Presiden. Hal ini sebagai pelaksanaan dari pasal 18 ayat (3) dan pasal 24 UU No.10/2004 (UU-P3).

Proses penyelesaian RUU meliputi perancangan oleh presiden maupun DPR. Hal ini juga pembahasan bersama oleh institusi DPR RI berhadapan dengan pemerintah atau DPR . Prosedur pengajuan tiap-tiap RUU adalah sebagai berikut:
Proses pembuatan RUU dari DPR

Proses pembentukan RUU usul dari Pemerintah

Tingkat pembicaraan RUU dari Pemerintah

Tingkat pembicaraan RUU dari DPR RI

Proses penyusunan RUU di lingkungan Pemerintah

Keterangan :
PAD  => Panitia Antar Departemen
RUU dari DPR => Pembahasan RUU dari DPR di lingkungan pemerintah (misalnya pembuatan DIM, dsb) sebelum disampaikan kembali ke DPR untuk dibahas bersama oleh DPR dan Pemerintah.
RUU ke DPR => RUU hasil PAD tidak ada masalah, disampaikan ke DPR untuk dibahas bersama oleh DPR dan Pemerintah


Suatu undang-undang yang telah disahkan terdiri atas:  
Konsiderans yaitu alasan-alasan yang menyebabkan dibentuknya suatu undang-undang. Konsiderans dinyatakan dengan kata-kata:
Menimbang: bahwa . . . dan seterusnya (alasan pembentukan UU).
Mengingat: . . . (disebut nama UU).
Diktum ialah keputusan yang diambil oleh pembuat UU, setelah disebutkan alasan pembentukannya. Diktum dinyatakan dengan katakata:
Memutuskan:
Menetapkan . . . (disebut nama UU).
Isi undang-undang, terdiri atas bab, bagian, pasal, dan ayat.
Berkaitan dengan pembuatan peraturan pemerintah pengganti UU (Perpu), hak inisiatif sepenuhnya berada di tangan pemerintah, hak ini khusus diberikan UUD 1945 pasal 22 .
Contoh Perpu, misalnya dari tanggal 16 Desember 1969 berlaku Perpu tentang Keadaan Bahaya sampai dengan 1 Mei 1963. Dalam konsiderans itu dikatakan:
Menimbang:
(1) Bahwa berhubung dengan berlakunya kembali UUD 1945 perlu ditetapkan peraturan negara baru tentang keadaan bahaya untuk mengganti UU keadaan bahaya 1957.
(2) Bahwa karena keadaan yang memaksa, peraturan baru tentang keadaan bahaya itu perlu ditetapkan dengan peraturan pemerintah pangganti undang-undang (perpu, pen).
Mengingat: pasal 12 UUD 1945.
Mengingat pula: pasal 22 ayat (1) UUD 1945.
Mendengar:
(1) Dewan Pertimbangan Agung pada tanggal 25 November 1959.
(2) Musyawarah kabinet kerja pada tanggal 8 Desember 1959.



3 Responses to "Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Nasional"

  1. Wow....pelajaran waktu masih sekolah dulu....cukup penting nih, thx yah dan jangan lupa jalan-jalan Kesini

    BalasHapus
  2. Terimakasih Postingannya, sangat membantu

    BalasHapus
  3. Terima kasih postingannya, sangat membantu

    BalasHapus

Cara Berkomentar untuk yang tidak memiliki blog:

1.Klik selec profile --> pilih Name/URL
2.Isi nama kamu dan Kosongkan URL atau isi dengan alamat fb
3.Klik Lanjutkan
4.Ketik komentar kamu dan publish